MATARAM BumiGoraMedia.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini banyak menuai dan menerima kritikan, baik dari segi pemerintahan terlebih juga terhadap program - program yang telah di luncurkannya.
Seperti halnya yang di sampaikan salah satu aktivis senior asal Lombok Tengah (Loteng) yakni Ahmad SH pada Rabu, (17/02/2021 kepada awak media BumiGoraMedia.com, Gubernur sebagai kepala daerah harus segera melakukan konsolidasi internal dan mengevaluasi semua program yang ada. Memanggil semua pihak yang terkait untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar jika ditemukan ada masalah.
Ahmad menyampaikan, jika kritik keras yang beredar mulai dari Industrialisasi sampai zero waste sebagai program unggulan merupakan sinyal bahwa kepemimpinan Gubernur NTB harus memeriksa dan menelaah programnya kembali dengan segera.
"Gubernur NTB harus segera memeriksa program - program yang di unggulkannya itu, banyak yang enggak beres,"ujar Ahmad yang juga Sekertaris Partai NasDem Loteng.
Menurutnya, pemerintah provinsi selama ini kurang bersinergi dengan pemerintah di bawahannya seperti Pemerintah Daerah yang ada di NTB. Sebagai Pemerintah Provinsi Juga tidak bisa berjalan dengan sendiri tanpa adanya sinergitas dari bawahan, pemerintah seperti kabupaten kota sangatlah penting dalam hal tersebut.
"Jelas sekali pemerintah Provinsi NTB ini tidak professional dalam memimpin, program - program yang dilancarkan seperti Zero Waste kok tenggelam sementara ini masuk tahun ke 3, apalagi program yang lain - lain, seharusnya Gubernur juga tetap bersinergi dengan Kabupaten Kota selaku bawahannya supaya program tersebut tidak mandek dalam wacana saja," tegas aktivis yang akrab disapa Memed itu.
Memed melanjutkan bahwa, Gubernur NTB tidak pandai mengambil hati para Kepala Daerah sebagai bawahannya, padahal, kata dia, banyak kesempatan untuk melakukan hal tersebut seperti momentum pelantikan Kepala Daerah yang baru.
"Ini Gubernur jugak tidak pandai mengambil hati bawahannya sebagai mitra kerjanya, padahal banyak kesempatan atau momentum, ya...seperti momentum pelantikan Kepala Daerah kan juga sangat pas untuk saling bersinergi. Namun apa mau dikata,"kesalnya.
Deputi Eksekutif Nasional WALHI 2010-2016 ini juga menyarankan supaya Gubernur harus mengurangi gimik yang tidak penting untuk kesinambungan pembangunan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
"Kita tidak melarang Gubernur gimik, tapi kurangilah, program harus jelas, tidak kemudian asal asalan,"tandasnya. (BM)
0 Komentar