Menaker, IDA FAUZIAH: Tidak Ada Yang Boleh Berangkat ke Luar Negeri

Sesuai dengan undang-undang nomor 18 Tahun 2017  tidak boleh ada yang berangkat ke luar negeri kecuali mereka yang memiliki kompetensi, Dengan bersertifikat. 

Foto Bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Dr.Hj.Ida Fauziah,M.Si, Bupati HM Sukiman Azmi, MM,Gubernur NTB, Kapolres, kepala BLKI Lotim & Pejabat Lainnya.

LOTIM BumiGoraMedia - Menteri Ketenagakerjaan Dr. Hj. Ida Fauziah, M. Si menyampaikan, pihaknya akan membuka workshop untuk calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Hal ini disampaikan pada saat pembukaan peresmian gedung CPMI di Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) pada Sabtu, (20/02/2021).

Workshop tersebut akan di mulai dari Lombok Timur. Karena menurut Ida Fauziah selaku Mentri yang berkecimpung di ketenagakerjaan itu, Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk Provensi yang menempatkan tenaga kerja di luar negeri yang cukup banyak.

"Kenapa kami mulai di Lombok? Karena kami tahu bahwa NTB termasuk provinsi yang menjadi provinsi yang menempatkan tenaga kerja di luar negeri yang paling banyak,ujarnya.

Menurutnya, dalam memberikan perlindungan, tidak ada lain yang bisa di berikan kepada CPMI kecuali dengan meningkatkan kompetensinya. Hingga dalam hal ini Gubernur dan Bupati harus bersinergi sebagai tanggung jawab bersama.

"Ini memang bukan tanggung jawab kami saja, tapi di situ ada tanggung jawab Pemprov dan ada juga tanggung jawab pemerintah kabupaten, tidak perlu bagi tugas, ini tugasmu, ini tugasmu, saya rasa tidak. Mari kita bekerjasama, kita tidak memberangkatkan tenaga kerja keluar Negeri kecuali mereka yang bersertifikat dan memiliki kompetensi,"tegas Menteri itu.

BLK Lombok Timur ini  juga terus mengajak bersama - sama melakukan transformasi karena Kami menyadari betul bahwa dengan hanya kehadiran BLK Pemerintah Pusat tidak cukup menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi.

Menengok angka pengangguran kita pada Agustus 2020  itu berjumlah 9,7 juta. Artinya kita harus menyiapkan mereka skill, meng-upskill mereka, me-reskill link mereka. Tidak bisa kita hanya kerja sendiri sebagai pemerintah pusat. Kami butuh dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk sama-sama kita meningkatkan Potensi.

"Sangat perlu kita menyiapkan mereka skill dan meng-upskill mereka jika kita lihat dari jumlah tersebut. Ya..sangat penting juga dukunagan Pemprov dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten terutama dalam meningkatkan skill tersebut," pungkasnya.

Ida Fauziah yang juga mantan Politisi PKB itu menerangkan, tenaga kerja kita masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP). Oleh karena itu Kita bisa bayangkan dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah, tapi pasti skillnya rendah dan pada akhirnya produktivitasnya rendah. Hal ini juga harus kita jawab, 57%  tanggung jawab kita, mereka 9,7 pengangguran, 57%  dari 128  juta itu ternyata mereka pendidikannya SMP kebawah. 

Pak presiden, kata dia, "periode kedua beliau konsentrasi pada Sumberdaya Manusia. Saya kira yang dikerjakan oleh pemerintah pusat harus sama dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia,"beber Fauziah.

Ia berharap bisa berkolaborasi, bersinergi yang luar biasa membangun sumber daya manusia. "Investasi SDM memang panjang, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, butuh kesabaran tersendiri dan yang paling penting adalah komitmenkita terhadap isu peningkatan sumber daya manusia," tutupnya. (BM)