MATARAM.Bumigoramedia.com - Sempat Ricuh, uang trans sport peserta Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan yang diselenggarakan di hotel Lombok Raya selama 4 hari itu menuai kritikan keras dari puluhan peserta diruang kelas 4. Sabtu, 22/09/2023.
Kritikan tersebut berawal dari persyaratan administrasi transport peserta yang tidak mampu di tunjukkan sebagai bukti untuk mendapatkan uang transport yang konon infonya berjumlah tiga ratus lima puluh ribu rupiah (Rp 350.000).
Sebut saja Muhammad Wijaya, salah satu panitia yang mengakomodir jalannya pelatihan tersebut menerangkan bahwa usaha dan upaya yang dilakukan untuk membantu puluhan peserta agar mendapatkan transport tersebut ternyata diakui kandas karena administrasi struk BBM dari travel tidak bisa menjamin keluarnya transport tersebut.
" Ini ada informasi baru yang saya mau sampaikan pak. Ternyata persyaratan kemarin untuk mendapatkan transport itu g bisa di pake, bapak - bapak kalo mau transport nya cair harus nyarik sendiri struk BBM," sarannya tegas.
Semintara peserta pelatihan kebingungan karena tidak mungkin akan keluar mencari struk BBM sebagai syarat administrasi mendapatkan transport 350 ribu tersebut. Mereka mempertanyakan kenapa tidak di informasikan jauh sebelumnya sebelum berangkat menuju tempat pelatihan.
"Ini patut di pertanyakan ada apa EO ini..? Kok sekarang kita di infokan persyaratan Transport..? Kan g mungkin kita bisa dapatkan juga. Ini ada apa? Kami jangan dipermainkan dengan praktik kotor seperti ini," kesalnya.
Persoalan ini patut di curigai dan perlu di perjelas, karena anggaran ini bersumber dari negara yang harus di pergunakan dengan transparan. Panitia atau EO yang dipercaya untuk menakhodai acara pelatihan tersebut dianggap tidak profesional hingga menimbulkan permasalahan yang seharusnya tidak terjadi.
"Ini bukan acara ecek -ecek dan acara tingkat dusun, Mendagri memberikan kepercayaan terhadap panitia ataupun EO agar acara semacam ini terlaksana dengan baik bukan malah bermain mengajarkan aparatur desa bermain sulap administrasi seperti membeli struk BBM untuk persyaratan Transport. Jelas ini keliru dan menyalah gunakan aturan," ujar salah satu Aparatur Desa yang enggan di sebut namanya.
Suharwadi BPD Desa Penjaring turut kesal dengan perilaku EO ataupun panitia pelaksana pelatihan tersebut. Dengan demikian ia bersama BPD dan Aparatur desa lainnya meminta agar di usut tuntas administrasi keuangan pelatihan yang diselenggarakan selama 4 hari itu karena patut di curigai.
"Ini patut di curigai dan kita minta kejelasan yang betul-betul masuk di akal..ini kita disuruh bayar struk BB dengan cara transpor di potong sebesar Rp 120 000 per orang. Dan kami ada bukti itu, namun apa yang terjadi setelah pelatihan selesai beda lagi info yang dikasih tau oleh panitia yakni Muhammad Wijaya bahwa struk yang dipesan melalui dirinya tersebut tak kunjung ada di tangan melainkan semua peserta yang mengikuti pelatihan tersebut terkesan dipaksa mencari struk atau reset BBM . Sungguh ironis kelakuan panitia tersebut," katanya.
Tak sampai disitu, struk atau reset yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan transport tersebut tak bisa juga untuk mendapatkan uang dengan alasan tidak sesuai nominal dari ketentuan yang ada.
Ditempat yang sama, Rahman selaku aparatur Desa BPS itu juga mengutuk keras apa yang di perbuat oleh panitia tersebut. Ia meminta Mendagri dalam hal ini tidak mudah mempercayai mereka yang tidak profesional, hingga iapun juga meminta agar APH dalam hal ini melakukan penyelidikan terutama dalam pengelolaan administrasi keuangan.
"Kami peserta Pelatihan merasa di permainkan dan diajarkan berperilaku buruk dalam mengemban tugas sebagai aparatur desa. Maka dari itu, saya mewakili teman -teman yang lain meminta dengan hormat agar di selidiki kecurigaan -kecurigaan ini. Kami punya alasan hingga kami seperti ini. Dan terbukti banyak teman yang kesal dan meninggalkan tempat atau ruangan pelatihan," tegasnya. (BM)
Bersbung
0 Komentar