LOMBOK TIMUR Bumigoramedia.com - Pasangan bakal calon (balon) kepala daerah Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), H. M. Syamsul Luthfi – H. Abdul Wahid akan menginisiasi penambahan anggaran untuk pemerintahan dan masyarakat desa dari APBD. Dana Desa (DD) yang bersumber langsung dari APBN selama ini dinilai belum cukup untuk merealisasikan program aspirasi masyarakat di desa, sehingga perlu disupport tambahan anggaran melalui APBD.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Priode 2024-2029 Lutfi- Wahid
Syamsul Luthfi kepada awak media, Senin 24 Juni 2024 mengatakan, yang terutama sekali memerlukan atensi yakni bagaimana memberdayakan perangkat desa. ‘’Perangkat desa menjadi ujung tombak pelaksanaan program, baik berskala lokal maupun nasional,’’ kata cucu pahlawan nasional Almagfurulahu Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid ini. Dia menyebut program stunting, bantuan langsung tunai (BLT), dan lainnya yang bersifat direktif dari pemerintah pusat agar menggunakan DD untuk membiayai program tersebut di desa.
Kinerja dari perangkat desa selama ini, menurut Syamsul Luthfi, anggota DPR RI ini, harus diapresiasi lebih baik lagi. ‘’Tidak bisa kita memerintahkan perangkat desa untuk bekerja lebih keras lagi, sementara hak-hak keuangan yang mereka terima masih di bawah standar upah minimum,’’ kata Ketua Pengurus Daerah NWDI Lombok Timur ini. Hak keuangan mereka seperti penghasilan tetap (Siltap) dari APBD selama ini, katanya, akan dinaikkan bila kelak paslon Luthfi – Wahid terpilih sebagai Bupati dan Wabup Lotim 2024-2029.
Tak hanya itu, pasangan Luthfi – Wahid ini juga memiliki program yang lebih spesifik dalam hal mengembangkan infrastruktur di desa. Contohnya pemeliharaan ruas jalan di desa.
"Ruas jalan di desa harus layak dilintasi kendaraan yang mengangkut hasil pertanian dan perikanan,’’ katanya. Masalahnya, jika ruas jalan rusak, di samping membahayakan keselamatan masyarakat yang melintasinya, tentu akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan beresiko rusaknya hasil pertanian sebelum sampai ke konsumen.
Sisi pertumbuhan ekonomi di desa dengan basis pertanian selama ini, menurut Luthfi – Wahid, harus pula diidentifikasi jenis usaha yang bisa ditumbuhkembangkan. Misalnya, pengembangan sektor perikanan dan pariwisata. Tumbuhnya usaha-usaha ekonomi rakyat dengan pembinaan UMKM yang terkoordinir akan lebih mudah untuk pendampingan dari pemerintah.
"Kalau ekonomi rakyat bertumbuh dengan baik, maka persoalan-persoalan klasik seperti keluhan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan akan terjawab,’’ ucap Syamsul Luthfi, mantan Ketua DPRD Lotim ini. ‘
"Bahkan masalah serius seperti gangguan kamtibmas berupa pencurian dengan kekerasan dan sejenisnya pun akan hilang,’’ tambah mantan Wakil Bupati Lotim ini.
Kalau persoalan klasik yang dihadapi oleh pemerintah selama ini, yaitu tidak teralisasinya program-program yang diinginkan oleh Masyarakat karena keterbatasan anggaran, menurut Syamsul Luthfi, bisa disiasati dengan mendongkrak beragam sumber pendapatan, seperti halnya menaikkan sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana CSR Perusahaan, hingga lobi ke pemerintah pusat untuk memperoleh dana alokasi khusus (DAK).
Dengan jargon Manis (maju dan harmonis), paslon Luthfi – Wahid menyadari kemajuan daerah berasal dari Desa. Awalnya desa di Lotim 119 desa, dan kemudian dimekarkan saat menjadi Wakil Bupati Lotim mendampingi Sukiman Azmy. Pemekaran desa tersebut dihajatkan semata untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Saat ini paslon tersebut maju kembali menjadi calon bupati dan wakil bupati untuk menuntaskan pemekaran desa yang kini menjadi 254 desa/kelurahan.
"Berbagai aspek pemekaran desa mesti diatensi pengembangannya secara ekonomi,’’ demikian Luthfi. (BM/ton)
0 Komentar